Pokok-pokok Pikiran Realism dan Idealism

Di dalam perkembangan kajian hubungan internasional terdapat dua teori yang memiliki pengaruh kuat dalam menyikapi berbagai fenomena-fenomena maupun isu-isu Internasional yaitu pemikiran realism serta pemikiran idealism.Berikut penjabaran pokok-pokok pemikiran kedua teori tersebut:

 Realism

Realism merupakan salah satu paham yang paling tertua dalam kajian hubungan internasional sejak bekembangnya program studi ini,pokok-pokok pikirannya meliputi sebagai berikut:
•Realism menekankan pada negara sebagai aktor utama dalam menjalani hubungan internasional(negara sebagai unit analisis),
•Politik internasional merupakan arena kompetisi,arena persaingan di antara negara-negara di dunia,
•Di dalam sistem internasional,sistemnya lebih bersifat anarkis atau berada dalam ketidak-teraturan ssama sekali sehingga mustahil mencapai perdamaian,
•Masinng-masing negara di dunia berada dalam tuntutan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri yang merupakan dorongan ilmiah dari masing-masing negara dan itulah dasar.
•Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka jaln keluar yang ditawarkan realism adalah harus adanya Balance of Power yang nantinya negara-negara lain akan cenderung membentuk polarisasi,serta menghimpun kekuatan.

Negara-negara yang tergolong penganut realism diantaranya yaitu:Israel,Amerika Serikat(khususnya pemerintahan Josh W Bush),Korea Utara,dan lain lain.

 Idelism

Idealism juga merupakan salah satu paham yang tertua dalam Hubungan Internasional yang muncul berdasarkan ketidak-setujuan terhadap paham Realism.Ide-ide pokok dalm idealism adalah sebagai berikut:
•Idealism lebih menekankan kepada konsep internasional peace dari pada war and security yang dikemukakan realism.
•Idealism mengemukakan harus adanya internasional law,organisasi internasional serta keterbukaan (demokrasi).
•Dengan mengajukan konsep hukum internasional maka orang-orang idealis optimis akan terciptanya kestabilan dalm sistem internasional.
•Kaum Idealism mengemukakan organisasi internasional sebagai aktor utama(unit analisisnya) dan juga negara.
•Dengan konsep konsep yang dikemukan oleh idealism maka menurut mereka negara-negara akan berkecenderungan membentuk collaboration,dan mengadakan pertemuan-pertemuan antar negara.

Negara-negara yang cenderung idealism adalah Indonesia,beberapa negara negara Asia Tenggara,dan lain lain.

Kritik Terhadap Realism dan Idealism

Dari pemaparan antara pokok-pokok pikiran idealism dan liberalism di atas pada umumnya kedua pandangan ini saling melahirkan kritik terhadap konsep yang ditawarkan oleh kedua pandangan tersebut karena kedua pandangan tersebut saling bertentangan satu sama lain.

•Kaum masyarakat internasional menegaskan realisme atau neorealisme hanya memusatkan pada satu dimensi aktor terhadap perubahan internasional. realisme mewakili domestik negara-bangsa dan neorealisme pada struktur internasional. Tradisi realisme dan neorealisme lupa aktor lain seperti MNC, organisasi internasional, individu, dan sebagainya. Disamping itu perubahan internasional tidak bisa diukur dari satu aktor saja melainkan adanya saling keterhubungan (menurut kaum realism).
•Andrew linklater (1989) menolak pandangan kaum realisme dan neorealisme tentang masyarakat dunia yang anarki. Linklater menawarkan prinsip baru dalam politik dunia, yaitu politik pembebasan yang saling mendukung untuk melindungi semua subjek hubungan internasional.
•Balance of power (Konsep realism) ditiadakan diganti collective security yaitu menghendaki negara-negara mengurangi kesiagaan militer dan menyandarkan pada kemampuan militer gabungan dari masyarakat dunia untuk keamanan dalam menghadapi agresi bersenjata.
•Menyandarkan pada hak dan kewajiban hukum internasional dan the natural harmony of national interests.
•Pembentukan organisasi politik internasional (konsep idealism) sebagai forum bagi negara-negara dalam menyelesaikan masalah mereka.
•Suatu pemikiran melawan realis bahwa power memiliki dimensi sosial dan efektivitas penggunaannya juga ditentukan oleh penerimaan atau legitimasi power tersebut dalam interaksi negara yang satu dengan lainnya.
•Menggarisbawahi pentingnya konsep world society (konsep idealism) sebagai tandingan terhadap konsep international society (konsep realism) yang berintikan negara-negara berdaulat. Munculnya Al Qaeda sebagai aktor non negara yang memengaruhi kepentingan dan perilaku aktor negara menunjukkan norma internasional tidak hanya dipengaruhi aktor negara.
•Sejak peristiwa 11 September, budaya dan peradaban menjadi konsep penting politik dunia misal konsep Barat versus Islam yang sangat memengaruhi perilaku aktor internasional.
•Kaum neorealis mengkrtik kaum konservatif yang dianggap terlalu banyak menekankan pada faktor subjektivitas. Bagi kaum neorealis, struktur material adalah bersifat objektif karena hal itu yang mempengaruhi dominan perilaku agen melalui kebijakan-kebijakan. Karena realitas struktur material bersifat objektif, tidak cukup hanya berkutat pada subjektivitas.

Selain yang dikemukan di atas kritikan yang paling terasa memberatkan kaum realis adalah ketika diminta menganalisa masalah kenapa cold war dapat berhenti,mengapa Uni Soviet dapat runtuh dan lain sebagainya sehingga memunculkan neorealism.

Kesimpulan

Berbagai teori yang muncul seiring dengan berkembangnya kajian tentang hubungan internasional,diantaranya yang dibahas sekarang yaitu realism dan idealism.Kedua paham ini saling bertentangan seiring perkembangannya,walaupun begitu terlepas dari salah benarnya kedua pandangan ini keduanya memiliki keunggulan tersendiri dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dunia internasional.

Sumber:
Berdasarkan berbagai sumber atas tugas Teori Hubungan Intern

Roundtable Discussion “Peningkatan Kemitraan ASEAN-Jepang Dan Peluang Bagi Kepentingan Nasional Indonesia”

Bertempat di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri pada tanggal 5-6 Agustus 2009 menyelenggarakan roundtable discussion hubungan ASEAN-Jepang dengan tema “Peningkatan Kemitraan ASEAN-Jepang dan Peluang bagi Kepentingan Nasional Indonesia”. Pelaksanaan roundtable tersebut bertepatan dengan posisi Indonesia selaku country coordinator hubungan kerja sama ASEAN-Jepang untuk periode 2009-2012 menggantikan Laos. Pergantian coordinatorship telah dilaksanakan pada ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) tanggal 22 Juli 2009 di Phuket, Thailand.

Di antara 10 negara-negara mitra wicara ASEAN, Jepang merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen cukup besar terhadap kerja sama kemitraan dengan ASEAN. ASEAN dan Jepang memulai hubungan dialog informal pada tahun 1973 dan meningkat kepada hubungan formal dengan dibentuknya mekanisme ASEAN-Japan Forum pada bulan Maret 1977. Penguatan kerja sama ASEAN-Jepang ditandai dengan pelaksanaan ASEAN-Japan Commemorative Summit, 11-12 Desember 2003 di Tokyo dan ditandatanganinya “Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in the New Millennium” dan disahkannya ASEAN-Japan Plan of Action yang merupakan cetak biru kerja sama ASEAN-Jepang secara komprehensif pada Commemorative Summit tersebut. Jepang telah mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation (TAC) pada tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta.

Komitmen Jepang dalam mendukung terbentuknya Komunitas ASEAN 2015 salah satunya ditandai dengan “The New Fukuda Doktrine” dimana mantan PM Yasuo Fukuda menyebutkan Japan and ASEAN are "partners thinking together, acting together" yang diucapkan pada 14th International Conference on the Future of Asia tanggal 22 Mei 2008 di Tokyo, Jepang. Komitmen tersebut kemudian dipertegas dengan pengangkatan H. E. Mr. Yoshinori Katori sebagai Duta Besar Jepang untuk ASEAN pada tanggal 17 Oktober 2008 yang berbasis di Tokyo.

Pada pertemuan JAPAN-ASEAN Integration Fund (JAIF) Management Committee (JMC) pada tanggal 9-10 Februari 2009, pihak Jepang menyatakan akan tetap memberikan prioritas kerja sama ASEAN-Jepang pada lima bidang, yaitu: Counter terrorism, Environment, Disaster Management, Public Outreach dan Others.

Dalam pertemuan ASEAN PMC di Phuket, Thailand, tanggal 22 Juli 2009, negara-negara anggota ASEAN menyambut baik bantuan dan komitmen Jepang terhadap proses integrasi ASEAN dan penanganan krisis ekonomi melalui mekanisme Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), tambahan bantuan dana melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) sebesar US$ 62 juta serta inisiatif Perdana Menteri Jepang Taro Aso Growth Initiative towards Doubling the Size of Asia’s Economy. ASEAN juga menyampaikan penghargaan kepada Jepang atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dalam penanganan isu-isu antara lain penanganan terorisme, maritime security, climate change, Influenza A (H1N1), narrowing development gap dan kerja sama sub-regional.

Roundtable discussion dilaksanakan dalam mengantisipasi posisi country coordinator untuk mendapatkan masukan bagi upaya peningkatan kemitraan ASEAN-Jepang selama coordinatorship Indonesia serta mencari kemungkinan kerja sama konkrit antara ASEAN dan Jepang, khususnya yang dapat memajukan kepentingan nasional Indonesia.

Roundtable akan dihadiri oleh para pemangku kepentingan di Indonesia termasuk pengusaha, pejabat pemerintah dan akademisi. Eminent Persons’ Group (EPG) ASEAN-Jepang Indonesia, Duta Besar Soemadi DM Brotodinigrat, Dirjen Kerjasama ASEAN, wakil dari Sekretariat ASEAN, pejabat pemprov DI Yogyakarta, pakar dari Universitas Gadjah Mada dan Badan Intelijen Negara merupakan beberapa pihak yang dijadwalkan sebagai pembicara. Pertemuan membahas isu-isu antara lain kerja sama ASEAN-Jepang dalam menangani isu-isu keamanan non-tradisional, disaster management dan lingkungan hidup, peran ASEAN-Japan Centre dalam mendukung kerja sama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, peningkatan kapasitas tenaga kerja, social safety net, dan capacity building programs in ASEAN-Japan cooperation partnership. (Sumber : Dit. Mitra Wicara dan Antar Kawasan ASEAN)

sumber:deplu.go.id

6 agustus 2009

Daftar Riwayat Hidup Menteri Luar Negeri RI


Nama : Dr. N. HASSAN WIRAJUDA
Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 9 Juli 1948
Jabatan terakhir : Menteri Luar Negeri RI pada Kabinet Gotong Royong, 10 Agustus 2001 s/d 19 Oktober 2004
Status perkawinan : Kawin, Hadiah Herawatie SH, LL.M (isteri)
dan 5 anak
Alamat : Jalan Widya Chandra III/12, Jakarta Selatan,
Jakarta 12190
  

Pendidikan:

  1.
  Sarjana Hukum (SH), Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta, 1971.
  2.
  Oxford University, Foreign Service Programme, (Post graduate study Hukum Internasional, Politik Internasional dan Perdagangan/Keuangan) Oxford, Inggris, 1975 s/d 1976 (Certficate in Diplomacy).
  3.
  Master of Arts in Law and Diplomacy (MALD), Tufts University, Fletcher School of Law and Diplomacy, Medford, Massachusetts, AS, 1984.
  4.
  Master of Law (LL.M), Harvard University School of Law, Cambridge, Massachusetts, AS, 1985.
  5.
  Doctor of Juridical Science (SJD) di bidang Hukum Internasional, University of Virginia School of Law, Charlottesville, Virginia, AS, 1987 (Disertasi mengenai Hukum dan Politik Kelautan di Asia Tenggara).

Pelatihan:

Sekolah Staf Dinas Luar Negeri, Deplu, Jakarta, 1974-75 dan 1988

Pengalaman Kerja:

  1.Menteri Luar Negeri (10 Agustus 2001 s/d 19 Oktober 2004.
  Dalam kedudukan ini antara lain sebagai:
  *
  Ketua Sidang Menteri Luar Negeri ASEAN/PMC/ARF, Juni 2003 s/d Juli 2004;
  *
  Co-Chair AASROC, Juli 2003 s/d sekarang;
  *
  Ketua Komite 10, Organisasi Kenferensi Islam (OKI) mengenai masalah Moro, Filipina;
  *
  Mewakili Presiden RI sebagai Utusan Khusus pada KTT ASEM di Hanoi, Oktober 2004 dan KTT G-15 di Venezuela, April 2004;
  *
  Mewakili Pemerintah RI pada Majelis Umum PBB, ASEAN, OKI, GNB, ASEM, FEALAC dan pertemuan bilateral.
  2.Direktur Jenderal Politik, Departemen Luar Negeri (17 Juli 2000 s/d 9 Agustus 2001).
  3.Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan Organisasi-organisasi Internasional lainnya di Jenewa, merangkap Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk WTO dan Konferensi Perlucutan Senjata serta Wakil Pribadi Presiden Republik Indonesia pada Kelompok Lima Belas Negara Berkembang (G-15), Desember 1998 s/d Juli 2000.
  4.Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Mesir merangkap Djibouti (Oktober 1997 s/d Desember 1998).
  5.Mewakili Pemerintah RI (sebagai perunding utama) dalam Dialog mengenai Aceh dengan GAM di Swiss (Januari 2000 s/d Agustus 2001).
  6.Ketua Delegasi RI pada pertemuan tingkat Pejabat Senior (SOM) ASEAN, ASEAN+3, ARF, PMC, dan sebagai Utusan Khusus Pemerintah RI pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Asia - Eropa (ASEM), Asia - Latin Amerika (FEALAC), dan ASEAN/ARF/PMC, (Juli 2000 s/d Agustus 2001).
  7.Kuasa Hukum Pemerintah RI dalam perkara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan Malaysia pada Mahkamah Internasional, Den Haag, (Juli 2000 s/d Desember 2002).
  8.Direktur Organisasi Internasional, Departemen Luar Negeri, (1993 s/d 1997).
  9.Pemrakarsa (1989) dan Penasehat Ahli pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), (1993 s/d 1997).
  10.Ketua/Anggota Delegasi Indonesia untuk berbagai pertemuan dan Sidang Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, Badan-Badan Khusus PBB, Komisi HAM PBB dan sub-komisinya, ASEAN, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam, WTO dan G-15, (1989 s/d 2004).
  11.Fasilitator/Ketua Komite Gabungan untuk proses perdamaian antara Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro, (1993 s/d 1996).
  12.Counsellor, kemudian Minister Counsellor/Kepala Bidang Politik, Perutusan Tetap Republik Indonesia pada PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, (1989 s/d1993).
  13.Kepala Sub-Direktorat Perjanjian Teritorial, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, (1988 s/d 1989).
  14.Kepala Seksi Masalah Politik Hukum, Direktorat Organisasi Internasional, (1981).
  15.Atase dan Sekretaris III, Bidang Politik dan Konsuler, KBRI Kairo, (1977 s/d 1981).
  16.Kepala Seksi pada Sekretariat Kelompok Kerja Luar Negeri Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional, Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri, (1974 s/d1975).

Lain-lain:

  1.Praktek pengacara (legal aid) dan dosen part-time di Jakarta, (1972 s/d 1975).
  2.Penasihat hukum/Sekretaris Perusahaan pada Dockyard State Enterprise, Tanjung Priok, Jakarta,          (1972 s/d 1973).
  3.Partisipasi sebagai pembicara pada berbagai seminar/lokakarya nasional, regional dan internasional mengenai masalah-masalah HAM, perlucutan senjata dan pemeliharaan perdamaian.

Guides for writing and presentable news

A newspaper is a publication containing news, information, and advertising. General-interest newspapers often feature articles on political events, crime, business, art/entertainment, society and sports. Most traditional papers also feature an editorial page containing columns that express the personal opinions of writers. Supplementary sections may contain advertising, comics, and coupons.

Tips on how to write a eye catching news

1. One idea per sentence.

No: Columbine High School in Littleton, Colo., experienced the largest of recent high school murder rampages last week, and DeKalb schools, along with police, are reacting to a rumor of violence at DeKalb High School.
Yes: School officials and police are reacting quickly to a rumored threat of violence at DeKalb High School.
The response follows last week's high school massacre in Littleton, Colo.

2. Limit sentence length to 23-25 words. If you can't read a sentence aloud without a breath, it's too long.

No: After the announcement was made by President John La Tourette that he will be retiring early next year, Boey, under his board authority, created an ad hoc committee that will find representatives to sit on the actual search committee. (38 words)
Yes: President John La Tourette announced last month he will retire early next year. (12 words) Boey has since created a temporary committee to choose a search committee. (12 words)

3. S-V-O: Subject-Verb-Object. Right-branching sentences (think of a train engine). Don't delay meaning. Don't use a lot of commas.

No: Mauger, who worked as a bursar at DePaul University in Chicago prior to working at Beloit, said she missed the university environment.
Yes: Mauger was a bursar at Chicago's DePaul University before her Beloit job. She missed the university environment.

4. Use strong verbs and an active voice.

No: The poem will be read by La Tourette.
Yes: La Tourette will read the poem.

5. Reduce difficult words to their simplest terms. Don't let bureaucrats dictate your word choices.

No: The search committee will be constructed in accordance with Article 8 of the NIU constitution.
Yes: NIU's constitution dictates the search committee's makeup.

6. Don't back into a sentence.

No: The end of the academic year and the end of the legislative session were two reasons La Tourette cited.
Yes: La Tourette cited two reasons: the end of the academic year and the end of the legislative session.

7. Don't use more than three numbers in any one sentence.

No: Wednesday, the NIU baseball team's winless streak hit 22 as NIU (4-37-1) dropped a twin bill to Miami (21-18-1), 8-2 and 10-5, at Oxford, Ohio.
Yes: Oxford, Ohio Ñ NIU's baseball losing streak reached 22 as the Huskies dropped a doubleheader Wednesday to Miami, 8-2 and 10-5.

8. Use no more than three prepositional phrases per sentence.

No: Students who will be graduating from NIU will be honored at a senior luncheon from 11 a.m. to 2 p.m. Friday in the Regency Room of the Holmes Student Center.
Yes: Friday's senior luncheon will honor students about to graduate. The event runs from 11 a.m. to 2 p.m. in the Holmes Student Center's Regency Room.

9. Choose the precise word.

No: This will increase the number of participants from 55 students a week to 200 students a week, and in that extra 145 students the age for attendance also will change. The present center is only equipped to handle children ages 2-6, but the new center will have the capacity to serve infants, too. (2 sentences, 53 words total)
Yes: This will increase the center's weekly capacity, from 55 children to 200. And, while the current center takes children ages 2-6, the new center will take infants, too. (2 sentences, 28 words total)

10. KISS (keep it simple, stupid).

No: Biological sciences professor Karl Johnson passed away Tuesday at the age of 55, following a long, courageous battle with cancer.
Yes: Biology professor Karl Johnson died of cancer Tuesday. He was 55.

First five pararaphs

All the work of producing a news story is futile if the story does not engage the reader immediately. Writing coaches have identified four key elements that should be present in the first five paragraphs of any news story (not necessarily in any particular order). They are:

News
The newest information: the basic facts of who, what, when, where, why and how ... the most relevant information.

Impact
What a situation means and who is affected. Tells readers what the news changes about their lives and, maybe, what they should do.

Context
The general perspective that frames the background of the news. It addresses the relationship of things around the news. Context helps readers understand whether something is normal or surprising.

Emotion
The human dimension. Takes a story from abstract to reality. Offers personal elements that help readers understand the story. This is not necessarily a quote, but it could be.