Foreign Policy Assessment

Tulisan ini menjelaskan tentang Foreign Policy Assessment dimana kebijakan luar negeri merupakan suatu kebijakan yang paling sensitif dari area pemerintahan dimana Politik Luar Negeri melibatkan berbagai elemen baik internal maupun eksternal dalam perumusan Politik Luar Negeri itu sendiri  dan untuk itulah setiap langkah pencapaian Politik Luar Negeri tersebut perlu di evaluasi di setiap pencapaian Politik Luar Negeri tersebut.

 Politik Luar Negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, Politik Luar Negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Sedangkan menurut ahli Politik Luar Negeri yaitu James N Rosseneau Politik Luar Negeri adalah Serangkaian sikap dan aktifitas sebuah negara yang berupaya mengambil keuntungan dari lingkungan internasional agar dapat mengatasi dan mewujudkan berbagai kebutuhan domestiknya.

Foreign Policy Organization

PENDAHULUAN

Tulisan ini menjelaskan tentang dinamika politik luar negeri sebagai sebuah proses tawar menawar  antar kekuatan politik baik dalam negeri maupun  luar negeri sebagaimana pengertian dari Politik luar negeri adalah suatu area yang paling sensitive dari pemerintahan dimana politik luar negeri melibatkan berbagai elemen baik domestik maupun eksternal dalam perumusan politik luar negeri itu sendiri. Politik luar negeri bersifat lebih rumit dari pada domestic policy dimana politik luar negeri itu mempunyai Stakeholders yang lebih banyak dan lebih rumit. Politik luar negeri menjembatani semua hal penting di antara negara dengan lingkungan internasional.

ISI

Menurut James N Rosseneau Politik Luar Negeri adalah Serangkaian sikap dan aktifitas sebuah negara yang berupaya mengambil keuntungan dari lingkungan internasional agar dapat mengatasi dan mewujudkan berbagai kebutuhan domestiknya. Dari berbagai pengertian di atas berarti pemerintah melalui politik luar negeri memproyeksikan kepentingan nasionalnya kedalam hubungan antar bangsa. Dan dalam hubungan antar bangsa terdapat kekuatan kekuatan asing yang juga berperan selain Negara yaitu sebagai aktor-aktor yang juga memiliki pengaruh terhadap politik luar negeri suatu Negara.

Sejarah Diplomasi

PENDAHULUAN

Sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik, misi diplomatik secara tetap seperti yang ada dewasa in, di zaman india kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja maupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta.

ISI 

PERKEMBANGAN DIPLOMASI MODERN

Asal diplomasi modern sering ditelusuri ke negara bagian Utara Italia pada zaman Renaissance awal, dengan kedutaan besar pertama yang didirikan di abad ketiga belas.  Milan memainkan peran utama, terutama di bawah Francesco Sforza yang mendirikan kedutaan permanen pada negara-negara kota lain di Italia Utara.  Di Italia banyak terdapat tradisi diplomasi modern, seperti presentasi dari mandat duta kepada kepala negara.

Praktek ini menyebar dari Italia ke negara-negara Eropa lainnya.  Milan adalah yang pertama kali mengirimkan perwakilan ke pengadilan Prancis pada 1455. Sebagai kekuatan asing seperti Perancis dan Spanyol menjadi semakin terlibat dalam politik Italia, Segera semua negara besar Eropa itu bertukar perwakilan.  Spanyol adalah yang pertama untuk mengirimkan perwakilan permanen ketika ditunjuk seorang duta besar ke Pengadilan Inggris pada 1487. 

POTENSI INDONESIA: PASCA DIRATIFIKASINYA PERJANJIAN AFTA 2008-2009

1.1     Latar Belakang

“AFTA[1] adalah sebuah persetujuan oleh negara-negara anggota ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN yang Indonesia terlibat didalamnya.Setelah diratifikasinya perjanjian tersebut perekonomian Indonesia dihadapkan dengan masalah baru yang lebih komplek dimana pada tahap ini Indonesia  bila tidak segera membenahi diri dalam  menyikapi persaingan bebas tersebut, maka dapat dipastikan nantinya produk-produk yang dihasilkan pasti akan ditinggalkan masyarakat[2].Dengan kata lain,Indonesia dituntut untuk lebih meningkatkan daya saing produk lokal untuk bersaing dengan dengan produk-produk dari negara lainya serta harga yang kompetitif menjadi suatu pertimbangan penting dalam proses perdagangan bebas di kalangan Negara-negara di Asia Tenggara ini.

Pada awalnya paerjanjian AFTA terbentuk berdasarkan pada pertemuan yang diadakan pada pertemuan tingkat kepala Negara ASEAN (ASEAN Summit) ke-4 di Singapura pada tahun 1992.Kepala Negara dari negara-negara di Asia Tenggara pada waktu itu mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di wilayah regional Asia Tenggara, kemudian pada KTT ASEAN ke-9  tanggal 7-8 oktober 2003 di bali diadakan penandatanganan  persetujuan pembnetukan AFTA serta jangka waktu dalam merealisasikannya.