Politik Luar Negeri Australia??

I.1 Kebimbangan Identitas Nasional dan Pengaruhnya dalam Kebijakan Luar Negeri Australia.

Kondisi geografis dan struktur komposisi penduduk Australia merupakan tantangan dalam pelaksaan pengambilan arah dan strategi kebijakan politi luar negeri Australia baik pada masa dulu maupuan sekarang. Struktur komposisi masyarakat Australia yang merupakan Negara kedua terbesar imigran di dunia menjadikan Australia mempunyai penduduk yang heterogen dan kebanyakan penduduknya berkulit putih (western) yang bisa dikatakan satu ras dengan masyarakat Eropa. Tetapi secara geografis Australia terletak di kawasan Pasifik Selatan atau bagian dari asia sehingga terjadi kebimbangan dalam Identitas Nasional dan hal itu sangat berpenngaruh terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri yang di ambail dan di arahkan oleh Australia.
Ditinjau dari era pemerintahan atau pemimpin dari Australia ini dapat kita analisis bagaimana sebenarnya tanggapan serta arah kebijakan luar negeri Australia terkait masalah di atas.
1. Dimulai dari era administrasi PM Paul Keating yang menyebutkan akan memperbaharui identitas nasional Australia dan Asia akan memainkan peran yang penting dalam hal ini. Faktor keterkaitan dengan negara-negara Asia akan menjadi faktor kunci dalam hal menentukan identitas nasional ini. Maka dari itu kebijakan-kebijakan luar negeri Paul Keating lebih bersifat multilateral dengan negara-negara Asia dan mencoba menjalin kerjasama yang baik. Namun terdapat kendala, yaitu bagaimana pandangan negara-negara Asia tersebut terhadap Australia, seperti Singapura dan Malaysia yang cenderung bersikap pesimistis terhadap upaya Australia ini.
2. Pada tahun 1996, PM Paul Keating diganti oleh PM John Howard setelah kalah dalam kampanye. Berbeda dengan PM Paul Keating, John Howard lebih menitikberatkan hubungan bilateral antara Australia dengan AS dan Inggris.
3. Pada tanggal 3Desember 2007 Sosok Kevin Rudd ini cenderung non-konservatif jika dibandingkan dengan sosok PM Howard, ia juga PM yang pertama kali mengalami akibat dan pengaruh dari munculnya Cina sebagai kekuatan baru. Kompleksitas globalisasi juga membuatnya memiliki cara pandang tersendiri dalam membuat kebijakan luar negeri. PM Rudd menekankan apa yang disebut diplomasi Middle Power sebagai prioritasnya. Dengan diplomasi seperti ini, maka Kebijakan Luar Negeri Australia lebih bersifat fleksibel dengan beberapa poin, yaitu :
a. Sebagai membership of United Nations : maka Australia memainkan peran multilateralnya.
b. Sebagai sekutu AS : maka Australia tetap menjaga hubungan baik dengan AS dan Inggris.
c. Comprehensive Engagement with Asia : sebagai negara yang bertetangga dengan Asia, maka Australia menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara Asia.
Di bawah kepemimpinan PM Rudd, maka ia memiliki visi Kebijakan Luar Negeri Australia, yaitu : membangun komunitas Asia Pasifik secara politik dan ekonomi serta membangun keamanan regional dan dialog kerjasama.


I.2 KECENDERUNGAN POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA

Kecenderungan politik luar negeri Australia untuk menjalin kerja sama dan membuka diri terhadap kawasan asia pasifik dengan tetap tidak meninggalkan hubungannya dengan AS dan inggris adalah langkah nyata arah kebijakan luar negeri Australia pada masa sekarang. Walaupun hubungannya dengan Negara Induk yakni Inggris sekarang agak melemah dikarenakan jarak antara Australia dan Negara induk tersebut menyebabkan Australia lebih memilih untuk mendekatkan diri ke Amerika Serikat yang mana notabenenya memiliki pengaruh yang lebih kuat dari pada inggris di kawsan asia pasifik. Jadi menurut Australia hubungannya sebagai orang western tetap dijaga dengan kerjasama keamanan bersama AS selain itu untuk masalah kerjasama ekonomi dan lainnya Australia mulai membuka diri di kawasan asia pasifik.
Sedangkan dengan kawasan regional asia pasifik Australia memberikan dukungan terhadap berbagai organisasi yang ada di kawasan asia pasifik ini. Dukungan tersebut terlihat pada organisasi berikut :
• Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS) adalah Forum Kepulauan Pasifik (sebelumnya dikenal sebagai Forum Pasifik Selatan sebelum 2000), yang pelayanan Sekretariat, menyatukan independen dan mengatur diri-negara di Pasifik dalam tahunan pemimpin sebuah KTT.
• Secretariat of the Pacific Community (SPC)
• South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC) yang membantu anggota untuk menilai, eksplorasi dan pengembangan mineral dan sumber daya yang tidak hidup lainnya.
• Pacific Regional Environment Program (SPREP) mempromosikan kerjasama regional dalam masalah lingkungandi asia pasifik.
• Forum Fisheries Agency (FFA) yang bertujuan membantu anggota untuk memaksimalkan manfaat yang berkelanjutan dari konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan mereka.
• South Pacific Board of Educational Assessment (SPBEA) yaitu suatu daerah, organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1980 untuk membantu negara-negara anggota dan wilayah untuk mengembangkan prosedur penilaian terhadap dan / atau regional sertifikat nasional.
• University of South Pacific (USP) yang merupakan penyedia utama pendidikan tersier di wilayah Pasifik dan pusat internasional keunggulan untuk pengajaran, penelitian dan konsultasi pada semua aspek kehidupan Pasifik.
• Fiji School of Medicine (FSMed) yang merupakan lembaga kesehatan tersier yang melatih dan mendidik profesional kesehatan untuk melayani masyarakat di Pasifik.

Selain dukungan Australia juga merupakan anggota dari organisasi regional asia pasifik yaitu:
• APEC yaitu program kerjasama ekonomi di kawasan asia-pasifik.
• ASEAN-Australian Development Cooperation Programme (AADCP) Program Kerjasama Pembangunan ASEAN-Australia adalah demonstrasi praktis dari komitmen Australia untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Asia Tenggara. Hal ini mencerminkan prioritas saat ini dan tantangan yang dihadapi kedua pasangan untuk memperluas hubungan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan di kawasan negara-negara dengan tantangan pembangunan yang berbeda. Tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di dalam ASEAN, dengan membantu ASEAN untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah prioritas melalui kerjasama regional.
Tujuan khusus dari AADCP adalah:
1. untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan sosial regional (termasuk-ekonomi dan keuangan kerjasama makro, integrasi ekonomi, perumusan kebijakan sosial dan sistem, dan hubungan AFTA-CER);
2. untuk memperkuat kapasitas kelembagaan daerah;
3. untuk memperkuat ilmu pengetahuan, teknologi dan kerjasama lingkungan;
4. untuk mempercepat baru Negara-negara Anggota ASEAN 'integrasi ke ASEAN dengan mendukung partisipasi mereka dalam program-program kerjasama ASEAN.

Kesimpulan

Arah kebijakan luar negeri Australia mengalami perubahan seiring periode pergantian kepemimpinan di Negara kangguru tersebut. Walaupun bukan hanya pengaruh pemimpin yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia tetapi juga berbagai factor seperti letak geografi dan lainnya. Pembukaan diri Australia yang semula semua cenderung ke Negara eropa karena ada anggapan orang Australia ini merupakan orang western yang tinggal bukan di Negara Eropa dimulai pada kepemimpinan Perdana Menteri Paul Keating yang pertama kali ingin mengubah identitas nasional tersebut dengan membuka diri dan ikut dalam organisasi regional di kawasan asia pasifik. Kemudian seiring terpilihnya PM Howard arah kebijakan luar negerinya kembali berkiblat kearah barat. Periode setelahnya adalah PM Rudd yang sebelumnya merupakan seorang diplomat dan melihat Australia sebagai bagian dari kawasan asia pasifik dan sehingga Australia kembali menjalin hubungan baik dengan Negara-negara di asia pasifik terutama Negara-negara tetangga yaitu ASEAN.


DAFTAR PUSTAKA

www.dfat.gov.au / perdagangan / FTA / asean / AANZFTA

http://file.upi.edu/ai.php?dir=Direktori/B%20%20FPIPS/JUR.%20PEND.%20SEJARA/197101011999031%20%20WAWAN%20DARMAWAN/&file=arah%20politik%20australia.pdf.

http://www.aseansec.org/asean_australia.pdf

http://www.aseansec.org/aadcp/