Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Politik Luar Negeri suatu negara dipastikan mengarah kepada promosi kepentingan nasional suatu negara termasuk juga negara Amerika Serikat. Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini tercermin dari serangkaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat  terkait kompetisi ekonomi,memperkuat pertahanan di perbatasan negara-negara,mewujudkan perdamaian,kebebasan,dan upaya perluasan ideologi demokrasi. Namun pada dasarnya politik luar negeri  tidak pernah pernah bersifat tetap, politik luar negeri harus merespon dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional dan peluang dalam hubungan internasional.

Aktor  Yang Berperan Dalam Kebijakan Luar Negeri

Beberapa aktor yang memegang peranan pentinga dalam kebijakan luar negeri amerika serikat yaitu :

1.      Presiden berperan sebagai penyelenggara politik luar negeri melalui departemen luar negeri dan menunjuk dan memberhentikan duta besar (atas persetujuan kongres)

2.      Kongres berperan dalam menunjuk duta besar dan menyetujui ataupun meratifikasi pembuatan kebijakan yang di buat oleh presiden.

3.      Senat dan house of representative berperan dalam mengeluarkan resolusi ataupun menolaknya

4.      Departemen berperan dalam penyelenggaraan secara administrative politik luar negeri Amerika Serikat.

Institusi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

            Dalam pembuatan kebijakan luar negeri amerika serikat terdaat institussi pemerintahan yang memegang  peranan penting yaitu :

1.      Department of State

2.      Department of Defense

3.      National Security Council

4.      Central Intelligence Agency

Secara umum berbagai arah kebijakan luar negri Amerika Serikat di tujuan nasionalnya yaitu memantapkan diri di dunia sebagai polisi dunia, dominasi sumber daya alam, orientasi ekonomi, penyebaran ideology liberalism dan demokrasi, keamanan nasional dan pemberantasan terrorisme, dan mewujudkan tatanan dunia baru.

Dalam format politik internasional Amerika Serikat terdapat dua pilar paling mengemuka yang dijadikan kebijakan pokok negara adidaya itu adalah demokratisasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi dunia.

Langkah Politik Amerika Serikat

Sebagaimana yang telah si singgung di atas, untuk memperjuangkan kepentingan ideologinya, langkah pertama yang dilakukan AS adalah mengajak seluruh dunia untuk menjadikan kapitalisme sebagai standar, persepsi, serta keyakinan yang berlaku di segala aspek kehidupan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, AS melakukan internasionalisasi ideologi kapitalisme sebagai asas interaksi dan UU internasaional. AS dan sekutunya kemudian membentuk PBB dan Piagam PBB, yang menjadi legitimasi dan alat kepentingan internasionalnya. Sebagai pembentuk badan internasional itu, AS tentu harus mendapat jaminan, bahwa kepentingan-kepentingannya tetap bisa terjamin. Dari sana, dibuatlah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan anggota tetap yang memiliki hak veto. Dengan hak ini, AS dapat dengan mudah menggagalkan segala keputusan yang dianggap bertolak belakang dengan kepentingannya; tidak peduli sebaik apa pun keputusan itu; tidak peduli meskipun seluruh negara mendukung keputusan tersebut.

Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas bersumber dari ideologi kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah, antara lain, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Deklarasion of Human Right) tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini dibutuhkan AS agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk kepentingan nasional (national interest) AS semata.

Langkah Ekonomi Amerika Serikat

Dalam bidang ekonomi, internasionalisasi kepentingan AS dilakukan dengan memuat suatu tatanan ekonomi internasional dengan seperangkat organisasinya seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Langkah paling penting dilakukan AS adalah mengubah sistem mata uang dunia dengan menjadikan dolar sebagai standar untuk menilai mata uang yang berbeda-beda. Tahun 1944, delegasi 44 negara yang mengadakan pertemuan di Bretton Woods menerima gagasan itu. AS bisa memaksa penggunaan dolar karena saat itu AS merupakan negara yang sangat kuat secara politik dan militer di dunia. Dolar AS sejak saat itu mendominasi dunia.

Perdagangan bebas juga menjadi program utama dari WTO yang pembentukannya dipelopori AS. Tujuan utama dari liberalisasi perdagangan ini adalah untuk membuka pasar seluruh negara-negara di dunia bagi produk unggul dan investasi negara-negara kapitalis. Dengan demikian, negara-negara berkembang akan selalu berada dibawah hegemoni AS.

REFERENSI :

Hoffman, Abraham, Cliffs Quick Riview American Government, Hungry Mints, Ney York: 2001.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2008

Farid Wadji, Politik Luar Negeri Amerika Pasca Tragedi WTC,Tersedia di http://farid1924.wordpress.com/2008/04/15/politik-luar-negeri-amerika-pasca-%E2%80%98tragedi-wtc%E2%80%99/ di akses tanggal 18 Juli 2011 jam 01:18 WIB